Hari Desa Nasional 2026, Pemprov Lampung Perkuat Komitmen Membangun Kemandirian Desa

Media Infomramsi TPP 19/01/2025 Hari Desa Nasional yang diperingati setiap 15 Januari bukanlah penetapan yang lahir secara tiba-tiba. merupakan hasil dari proses panjang yang meninggalkan jejak sejarah perjalanan desa di Nusantara. Dari masa ke masa, hingga pengakuan melalui Undang-Undang Desa, desa terus tumbuh sebagai subjek pembangunan bangsa—bukan lagi sekadar pelengkap kebijakan.

Secara resmi, melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024, pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Penetapan ini bukan sekadar simbolik, melainkan momentum strategis untuk menguatkan peran desa dalam pembangunan nasional, menegaskan desa sebagai pusat pertumbuhan, serta merayakan keragaman desa mulai dari desa adat, pesisir, pegunungan, hingga wilayah perbatasan.

Pada tahun 2026, Peringatan Hari Desa dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Penunjukan ini menegaskan bahwa desa-desa di berbagai wilayah Indonesia, dengan karakter dan keunggulannya masing-masing, memiliki peran yang setara dalam membangun bangsa. Momentum nasional tersebut menjadi pengingat bahwa semangat membangun desa tidak terpusat di satu daerah saja, melainkan bergerak dari desa ke desa, dari Sabang hingga Merauke.

 Semangat itu juga sejalan dengan realitas Provinsi Lampung, daerah yang denyut kehidupannya bertumpu pada desa-desa, Provinsi Lampung menjaga ketahanan pangan, merawat budaya, dan mempertahankan keseimbangan alam. Desa di Provinsi Lampung bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup, ruang budaya, dan ruang harapan.

Tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia” menemukan makna paling nyata di Proinsi Lampung. Membangun Indonesia dari wilayah ini berarti memastikan desa tidak tertinggal, tidak disisihkan, dan tidak hanya diingat dalam seremoni. Desa harus ditempatkan di garis depan pembangunan.

Tahun 2025 hingga 2026 menghadirkan tantangan nyata bagi desa-desa di Provinsi Lampung. Efisiensi anggaran dan penyesuaian Dana Desa membuat banyak pemerintah pekon harus menetapkan prioritas dengan sangat ketat. Pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan pelayanan sosial tidak lagi bisa dijalankan bersamaan. Setiap kebijakan harus dipilih dengan penuh kehati-hatian.

Namun keterbatasan tersebut tidak mematikan semangat desa. di Provinsi Lampung tetap bergerak dengan kekuatan lokalnya. BUMDes mulai mengelola potensi unggulan kopi, hortikultura, hingga pariwisata berbasis alam dan budaya. Meskipun akses jalan usaha tani, pasar, dan jaringan digital belum sepenuhnya ideal, desa tetap berupaya bertahan dan berkembang.

Tantangan geografis Provinsi Lampung menjadi pengingat bahwa pembangunan desa tidak bisa diseragamkan. Desa-desa di wilayah perbukitan masih berhadapan dengan keterbatasan akses, jarak pelayanan publik yang jauh, serta infrastruktur dasar yang belum merata. Kondisi ini menuntut kehadiran pemerintah yang lebih nyata, bukan hanya lewat regulasi, tetapi melalui keberpihakan kebijakan dan anggaran.

Di sisi lain, desa tidak boleh terus dibebani tuntutan administratif yang berat tanpa penguatan kapasitas. Aparatur pekon di Provinsi Lampung kerap harus berjibaku dengan aturan yang berubah-ubah, sementara kebutuhan masyarakat menuntut respons cepat. Transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan, namun harus diiringi pendampingan yang memadai agar desa tidak kelelahan oleh birokrasi.

Hari Desa Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Apakah pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan desa? Apakah desa telah diberi ruang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal? Dan apakah keragaman karakter desa, termasuk desa pegunungan seperti di Provinsi Lampung—telah dihargai dalam kebijakan?

Membangun desa di Provinsi Lampung juga berarti menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian alam. Wilayah ini bukan hanya lumbung pertanian, tetapi juga penyangga ekosistem. Desa-desa di Provinsi Lampung telah lama hidup berdampingan dengan alam, sehingga pembangunan desa harus berpijak pada keberlanjutan, bukan eksploitasi.

Jika desa-desa di Provinsi Lampung kuat, maka daerah ini akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial. Dari desa yang berdaya akan lahir generasi muda yang tidak harus meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang layak.

Pada Hari Desa Nasional, Provinsi Lampung kembali diingatkan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan. Desa adalah pusat pertumbuhan dan garis depan Indonesia.

Bangun Desa, Bangun Indonesia. Dari Provinsi Lampung, desa berdiri terdepan untuk Indonesia. (*)

 Pada Hari Desa Nasional, Provinsi Lampungkembali diingatkan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan. Desa adalah pusat pertumbuhan dan garis depan Indonesia.

 Bangun Desa, Bangun Indonesia. Dari Provinsi Lampung, desa berdiri terdepan untuk Indonesia.

 

PMK 81 TAHUN 2025: Kebijakan Kesepakatan Tiga Menteri

 JAKARTA, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad memberikan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Dijelaskan Mendes PDT, pihaknya bersama Kemenkeu dan Kemendagri telah melakukan komunikasi intensif berbagai hal, termasuk soal perumusan kebijakan terkait desa dan implementasinya.

"Alhamdulillah, setelah berdiskusi panjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat desa, kami menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 tahun 2025," kata Mendes Yandri.

Tindak lanjut PMK Nomor 81 Tahun 2025 Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Non earmarked adalah Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan. Kedua, menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

Kemudian, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan dan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025,

"Jika langkah Pertama hingga Empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa," kata Mendes Yandri. Klik NASIONAL

Gubernur Lampung "Tenaga Pendamping Desa Bantu Program Desaku Maju

"Tenaga Pendamping Profesional selama ini konsisten mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desaku Maju"

Bandarlampung  Jumat, 28 November 2025 13:48 WIBGubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa kehadiran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa dapat mendukung pelaksanaan program Desaku Maju di daerahnya.

"Tenaga Pendamping Profesional selama ini konsisten mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desaku Maju," ujar Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan program Desaku Maju lahir dari potret berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan, termasuk tata niaga yang belum optimal.

"Kehadiran program ini menjadi jawaban atas kebutuhan penguatan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi desa secara lebih terarah," katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa Tenaga Pendamping Profesional merupakan salah satu instrumen terpenting dalam mengakselerasi keberhasilan program tersebut.

"Pendamping desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan warga, dan memahami kebutuhan riil masyarakat. Pendamping desa adalah garda depan yang memastikan setiap program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata," ucap dia.

Menurut dia, program Desaku Maju menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pertanian, hilirisasi produk unggulan desa, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan program yang terintegrasi, desa didorong memiliki kelembagaan usaha yang kuat seperti koperasi, BUMDes, dan Gapoktan agar mampu mengelola produksi hingga hilirisasi.

"Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan,” ujarnya. Ia pun menyambut baik para Tenaga Pendamping Profesional desa yang terus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan warga desa, dan mendukung ketahanan pangan.

“Komitmen para pendamping ini sebagai bagian dari energi besar pembangunan Lampung,” tambahnya."

TPP Selenggarakan SEKOLAH DESA Bidang Pengembangan Ekonomi Desa

Kegiatan Sekolah Desa dengan fokus pada Pengembangan Ekonomi Desa melalui penguatan kapasitas pengelolaan Laporan Keuangan BUM Desa telah dilaksanakan di Aula Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Acara ini diikuti oleh para Direktur dan Bendahara BUM Desa, serta Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kecamatan Kota Agung.

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber utama, yakni:  Reka Putra Sbag, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi sekaligus PIC PEL BUMDesa, Juli Susanto, Koordinator Kabupaten (Korkab) TPP Kabupaten Tanggamus, dan Ahmad Zazuli, TAPM Kabupaten sekaligus PIC BUMDesa.

Dalam pemaparannya, Reka Putra dalam pemaparannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa sebagai bentuk profesionalisme Badan Usaha Milik Desa. Ia juga menegaskan bahwa laporan keuangan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kemendesa agar dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat desa. Tahun 2025, BUM Desa mempunyai peran startegis sebagai pelaksanaan Program Ketahanan Pangan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesetersedian pengan di desa juga menjadi pendorong kebangkitan ekonomi desa serta mendukun program Makan Bergizi Gratis baik khususnya sebagai pemasok bahan baku.

Sementara itu, Juli Susanto memberikan arahan mengenai peran pemerintah kabupaten dan TPP dalam memperkuat kapasitas BUM Desa, terutama dalam menghadapi tantangan pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban administrasi. Ia mengingatkan bahwa BUM Desa harus menjaga tata kelola yang baik untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

Narasumber ketiga, Ahmad Zazuli, menjelaskan teknis penyusunan laporan keuangan BUM Desa, mulai dari pencatatan transaksi, pembuatan buku kas umum, hingga penyusunan laporan neraca dan laporan laba-rugi tahunan. Ia juga mengajak para peserta untuk lebih disiplin dalam pengarsipan dan monitoring transaksi agar laporan yang dihasilkan akurat serta mudah diaudit.

Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari berbagai pertanyaan terkait mekanisme pelaporan, pengelolaan unit usaha, hingga penguatan kapasitas SDM BUM Desa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUM Desa dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, sebagai fondasi menuju BUM Desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan   kedepan BUM Desa mampu meningkatkan tata kelola ekonomi desa secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Aktualisasi Peran Paralegal Desa dengan Penguatan Kapasitas Paralegal dalam mewujudkan Akses Keadilan bagi masyarakat Lampung serta pendirian Pos Pelayanan Bantuan Hukum Desa

 

Pelatihan Paralegal serentak Provinsi Lampung Tahun 2025 pada Tanggal 4 sd.6 November 2025 dengan sejumlah 2.000 Peserta yang merupakan utusan dari 2.446 Posbankum. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dengan thema: “Penguatan Kapasitas Paralegal dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat Lampung”.

Pelatihan Paralegal adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan individu dalam memberikan bantuan hukum. Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman hukum dasar, kemampuan mendampingi kasus, dan keterampilan penyelesaian sengketa. Syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun dan kemampuan membaca-menulis, namun tidak diwajibkan memiliki gelar Sarjana Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

 

Tujuan pelatihan

1.    Meningkatkan akses keadilan: Mempersiapkan paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum, terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses keadilan.

2.    Membekali kompetensi: Peserta dibekali pengetahuan dasar hukum, kemampuan memahami kondisi masyarakat, dan cara mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

3.    Meningkatkan kesadaran hukum: Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat melalui paralegal yang terlatih.

4.    Menyelesaikan sengketa: Melatih keterampilan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai di tingkat komunitas, sehingga mencegah eskalasi masalah ke ranah hukum formal. 

 

Sejalan dengan  Pelatihan Paralegal juga telah terbentuk Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa adalah layanan bantuan hukum gratis yang disediakan untuk masyarakat, terutama yang tidak mampu, guna mempermudah akses keadilan. Layanan ini memberikan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum yang disediakan oleh paralegal bersertifikat di kantor desa. Posbankum dibentuk sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan hukum di tingkat lokal. 

Posbankum dibentuk melalui Peraturan Desa dengan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan peran pendamping desa di setiap wilayah kerjanya, yang saat ini di Provinsi Lampung telah ada 2.446 Posbankum sesuai dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung.

Posbankum.tidak hanya melayani masyarakat miskin, tetapi juga semua warga desa dari berbagai kalangan yang membutuhkan bantuan hukum. Supaya Posbankum dapat melakukan kerjanya, maka setiap Posbankum harus memiliki setidaknya satu paralegal bersertifikat.serta Kepala desa atau lurah berperan aktif dalam memberikan pelayanan, salah satunya sebagai juru damai. 

Sama halnya dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dalam Pendampingan Masyarakat Desa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dengan fungsi, yaitu:

a.    Fasilitasi

Fasilitasi adalah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa untuk  menciptakan kondisi yang kondusif, aktivitas atau proses kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan memberikan dukungan pelayanan pendampingan, sumber daya, atau informasi yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.

b.   Edukasi

Edukasi merupakan aktivitas atau proses pembelajaran untuk menularkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dalam rangka penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Desa kepada individu dan/atau kelompok masyarakat.

c.    Mediasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa harus dikelola secara baik, agar dapat menjadi pembelajaran penting bagi perbaikan jalannya pembangunan Desa. Profesionalisme TPP salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi mediasi. Fungsi mediasi mensyaratkan sikap netralitas, independen, dan berintegritas agar mampu memperoleh kepercayaan sebagai mediator yang berkapasitas.

d.   Advokasi

Advokasi secara umum mencakup pengertian melindungi, membela, dan memperjuangkan. Pada konteks ini, maka seorang TPP perlu melaksanakan fungsi advokasi, yang antara lain mencakup:

1.   melindungi masyarakat Desa dan pemerintah Desa dari ancaman intervensi negatif dalam melaksanakan pembangunan Desa;

2.   berupaya membela kepentingan masyarakat Desa dalam menghadapi permasalahan yang berpotensi merugikan kepentingan umum;

3.   berupaya memperjuangkan terpenuhinya hak-hak masyarakat Desa dan pemerintah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.   mempengaruhi kebijakan, opini publik, perilaku pemangku kepentingan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang menguatkan Pembangunan Desa partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;

5.   memperjuangkan hak-hak kelompok marginal di Desa, mendorong perubahan sosial, dan menciptakan masyarakat Desa yang lebih adil dan berkeadilan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kebijakan lainnya; dan

6.   fungsi advokasi lainnya yang relevan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Akhirnya, Kita harus tetap berharap Posbankum menjadi tempat/ ruang belajar bagi masyarakat untuk membentuk masyarakat terdidik, kritis dan berperan serta dalam pembangunan desa.

Media Publikasi  TPP Provinsi Lampung Pembangunan desa adalah fondasi dari pembangunan nasional. Desa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal tetapi juga pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah meluncurkan 12 rencana aksi strategis yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

"Astacita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Implementasi Astacita tersebut menuntut kita untuk lebih fokus pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan."

 

Mari kita simak 12 rencana aksi kemendes PDT Tahun 2025:

1. Menggerakkan BUMDes Pendukung Makanan Gizi Gratis

Salah satu prioritas Kemendesa adalah menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini digerakkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Kerja sama dengan petani lokal menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas. Melalui proses ini, makanan bergizi didistribusikan dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan.

2. Swasembada Pangan Desa / Ketahanan Pangan Lokal

Ketahanan pangan adalah langkah awal menuju kemandirian desa. Program ini dapat dimulai dengan pemetaan potensi pangan lokal. Hasil panen dipasarkan melalui jaringan lokal maupun digital, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

3. Swasembada Energi

Energi adalah kebutuhan vital, tetapi banyak desa masih kekurangan akses listrik. Untuk itu, Kemendesa perlu intervensi dengan memprioritaskan desa swasembada energi. 

Proses ini dimulai dengan survei potensi sumber energi, seperti tenaga surya atau biomassa. Setelah itu, masyarakat dilatih untuk mengelola teknologi energi terbarukan. Dengan langkah ini, desa-desa tidak hanya memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

4. Swasembada Air

Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang sering kali sulit diakses oleh masyarakat desa. Program desa swasembada air bertujuan untuk menjawab masalah ini. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi sumber air potensial. Infrastruktur seperti sumur bor, tangki penampung, dan jaringan distribusi dibangun untuk memastikan akses yang merata. Selain penyediaan sumber daya air juga perlu dilakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan air juga diluncurkan untuk mendukung keberlanjutan program.

5. Desa Ekspor

Mengubah desa menjadi pemain di pasar internasional adalah mimpi besar yang hanya dapat terwujud dengan perencanaan yang matang. Langkah utama adalah mengidentifikasi produk unggulan desa yang memiliki potensi ekspor. Setelah itu, standar kualitas produk ditingkatkan, dan platform digital digunakan untuk mempromosikan produk ke pasar global. Dengan strategi ini, desa dapat menjangkau peluang baru di luar batas geografisnya.

6. Pemuda Pelopor Desa

Pemuda adalah kekuatan desa yang sering kali kurang diberdayakan. Melalui program ini, Kemendesa perlu menciptakan ruang bagi pemuda untuk berinovasi. Pelatihan kewirausahaan diberikan untuk membekali mereka dengan keterampilan bisnis. Kompetisi ide-ide kreatif didukung dengan pendanaan, menciptakan generasi pemimpin desa yang inspiratif.

7. Konsolidasi Program Kementrian/Lembaga Masuk Desa.

Sering kali, program-program lintas kementerian tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat desa. Untuk mengatasi masalah ini, Kemendesa harus mampu menginisiasi konsolidasi program dengan kementerian dan lembaga lain. Dengan pendekatan ini, program lintas sektor dapat diselaraskan, dan aparatur desa dilatih untuk mengelola berbagai inisiatif dengan lebih efektif.

8. Digitalisasi Desa dan Desa Wisata 

Desa yang terhubung dengan dunia digital memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Akses internet menjadi langkah awal untuk mewujudkan digitalisasi desa. Di sisi lain, desa wisata dipromosikan melalui platform online, memungkinkan wisatawan menemukan keindahan budaya dan alam yang unik.

9. Investasi Serta Kerjasama Dengan Korporasi Nasional dan Investor Dari Luar Negeri

Menjadi tantangan tersendiri bagi Kemendesa utuk mendorong investasi melalui kerja sama dengan korporasi nasional dan investor internasional. Desa-desa harus disiapkan untuk menjadi mitra yang menarik, dengan proposal investasi yang kuat dan forum pertemuan yang difasilitasi.

10. Penguatan Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD)

Dana desa adalah alat penting untuk pembangunan, tetapi pengelolaannya harus transparan. Program ini memastikan bahwa dana desa dikelola dengan melibatkan masyarakat, dilaporkan secara terbuka, dan diaudit secara berkala. Dengan cara ini, dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

11. Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi ancaman yang nyata bagi banyak desa. Program desa berketahanan iklim melibatkan masyarakat dalam pelatihan mitigasi bencana dan pemasangan sistem peringatan dini. Dengan langkah ini, desa-desa lebih siap menghadapi tantangan lingkungan.

12. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 

Program ini dimulai dengan pemetaan masalah di daerah tertinggal. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam program terpadu yang dirancang untuk mempercepat pembangunan.

 

Sinergi Untuk Desa Membangun Indonesia

Keberhasilan 12 program aksi Kemendesa membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah strategis yang terencana, desa-desa Indonesia dapat menjadi pilar pembangunan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di era global.